Peraturan Baru untuk Taksi Daring

Banua.Info – Permasalahan yang hadir di era teknologi ini, bisa dijadikan karena masyarakat kurang bisa menerima hadirnya kemajuan teknologi, khususnya layanan berbasis daring atau online, seperti taksi online. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengeluarkan Permenhub 32/2016 yang mengatur angkutan berbasis daring atau online. Beleid jadi bola panas karena ditolak sejumlah pengelola angkutan online.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal memberlakukan aturan tarif baru kepada taksi online. Aturannya ialah, tarif taksi online bakal mengikuti skema batas atas dan batas bawah.

Saat ditanya soal ini, Menko Perekonomian Darmin Nasution terlihat tak mau ambil pusing. Lantaran itulah mantan Direktur Jenderal Pajak ini, enggan bicara.
“Saya enggak mau komentar, mahal tidak mahal (soal tarif), yang penting lebih level of playing field,” kata Darmin di Kantornya, Jakarta Selasa (21/03/2017).

Sebelumnya, tiga penyelenggara tranportasi online mengajukan protes atas Permenhub No 32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kenderaan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

Ada tiga hal yang memberatkan yakni pembatasan kuota kendaraan, STNK wajib dari perusahaan berbadan hukum (PT), dan penerapan tarif batas atas dan bawah sesuai keputusan pemerintah daerah.

Hanya saja pemerintah bergeming atas penolakan tersebut. Pemerintah melalui Menteri Perhubungan, Kapolri, dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menggelar sosialisasi ke sejumlah daerah pada Selasa (21/3). Daerah yang disasar adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan.

Menhub Budi mengatakan Permenhub 32/2016 yang diterbitkan oleh pemerintah, bertujuan untuk melayani masyarakat. Aturan ini untuk memberi payung hukum terhadap taksi online serta taksi konvensional. “Agar taksi online dan konvensional bisa terlindungi,” kata Menhub Budi.

Sementara Kapolri Tito Karnavian bilang, kepolisian RI akan membentuk tim asistensi dari pemerintah pusat ditujukan kepada daerah-daerah yang teridentifikasi bergejolak. “Nanti akan ada kesepakatan yang lebih riil,” ujar Tito.

Di beberapa daerah kericuhan antara pengemudi kendaraan konvensional dengan pengemudi kendaraan berbasis online muncul di beberapa tempat. Selain kericuhan yang merugikan masyarakat, persoalan tersebut juga memunculkan aksi kekerasan.

Polemik soal transportasi berbasis online ini telah mengemuka sejak akhir 2015. Saat itu, kebijakan pemerintah belum tampak. Namun, ketika Permenhub 32/2016 ditetapkan, kericuhan tetap saja mengemuka. Jadi, sampai kapan kericuhan ini? [ipe]

Leave a Reply